Kunjungan Menteri Keuangan ke Manokwari untuk Peresmian GKN dan Penandatanganan Kerjasama



Melanjutkan kunjungan kerjanya di tanah Papua, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meresmikan Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat pada tanggal 19 Desember 2018. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. GKN Manokwari memiliki tiga lantai dengan total luas bangunan 3.840 m², didesain melambangkan logo Kemenkeu dan mempunyai arti ungkapan suatu daya yang mempersatukan dan menyerasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Kemenkeu. Sejak 1 September 2018, GKN Manokwari telah digunakan oleh beberapa satuan kerja, antara lain Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Provinsi Papua Barat; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari; Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat; serta Aula Gedung Keuangan Negara. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan berharap dengan peresmian gedung ini, sinergi, hubungan baik, dan pelayanan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder bisa ditingkatkan. Kementerian Keuangan hadir di setiap pelosok Indonesia, ikut melayani dan membantu pembangunan di daerah. Harapannya semua dana melalui APBN dan APBD dapat menghasilkan kemajuan-kemajuan yang dinikmati masyarakat.



Setelah itu pada sore harinya, Menteri Keuangan melanjutkan kegiatan dengan menyaksikan acara penandatanganan kerjasama pembiayaan syariah antara Indonesia Eximbank/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan PT MedcoPapua Hijau Selaras (MPHS). MPHS, yang merupakan nasabah LPEI, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di Manokwari, Papua Barat. Bentuk kerjasama tersebut dilakukan dengan skema pembiayaan syariah dan jasa konsultasi kepada MPHS, sebagai jaminan fasilitas plasma kepada petani plasma yang mencapai total Rp 150 Miliar.



LPEI sebagai institusi yang dibentuk oleh Kemenkeu untuk mendorong, meningkatkan dan membantu seluruh komponen ekspor sehingga menghasilkan devisa bagi negara. Untuk itu, Menteri Keuangan berterima kasih kepada para pihak swasta dan LPEI yang telah menggunakan sumber daya yang ada di Manokwari dan berusaha secara bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ekspor sehingga berdampak positif bagi masyarakat di sekitar lokasi. Selain fasilitas pembiayaan syariah, LPEI juga menyerahkan Community Development dan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Petani Plasma MPHS. Bantuan Program Community Development LPEI dalam bentuk jasa konsultasi pelatihan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak kepada pengurus koperasi. 



Sedangkan CSR diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para petani plasma, seperti penyediaan fasilitas umum seperti Puskesmas, lapangan bermain, mobil ambulance, dan lain sebagainya di area kebun. Sebuah program ekonomi wilayah akan sukses apabila masyarakat sekitarnya juga dapat menikmati hasilnya. Menteri Keuangan juga berdialog dengan pengurus koperasi plasma di sana, para penduduk sekitar mendapatkan manfaat positif dari aktifitas perusahaan ini. Dengan demikian, LPEI tidak hanya mengutamakan pendapatan operasional semata, namun juga turut memperhatikan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan, memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkesinambungan. Dampak positif itu dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan wanita, maupun pembangunan infrastruktur publik oleh pelaku ekspor yang dapat dinikmati oleh masyarakat daerah.



17 tampilan

KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH KHUSUS PAPUA

Lokasi: Gedung Keuangan Negara, Jl. Basuki Rahmat KM 7, Kota Sorong, Papua Barat - 98416

Hubungi kami: (0951) 3123181 - kwbcpapua@customs.go.id

Intranet

Ikuti Kami

  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Lokasi

©2020 by Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua